Diposkan pada Tur Studi Politik

PARTISIPASI POLITIK

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu segera muncul dalam ingatan peranan para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, dan para demonstran, ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pemungutan suara atau dikenal dengan istilah voting, entah itu untuk memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil negara. Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik, Michael Rush dan Phillip Althoff mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut :

  • Menduduki jabatan politik atau administratif,
  • Mencari jabatan politik / administratif,
  • Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
  • Menjadi anggota pasif organisasi politik,
  • Menjadi anggota aktif organisasi semi-politik ( quasi-political ),
  • Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik,
  • Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
  • Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
  • Menjadi partisipan dalam pemungutan suara ( voting )

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik. Tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan, baik para pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka ini berkepentingan langsung dengan pelaksanaan kekuatan politik formal. Di bawah para pemegang jabatan-jabatan politik formal adalah para anggota dari berbagai organisasi politik atau semi-politik. Termasuk disini adalah semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Kesamaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada peranan keduanya sebagai agen-agen mobilisasi politik. Baik partai politik maupun kelompok kepentingan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan para anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Termasuk dalam kegiatan tersebut adalah usaha mempertahankan gagasan, posisi, orang atau kelompok-kelompok tertentu melalui sistem politik yang bersangkutan.

Perbedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada sikap mereka. Kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha memajukan, mempertahankan, atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau khas. Yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok kepentingan hanyalah kepentingan-kepentingan kelompok mereka masing-masing. Yang diperjuangkan kelompok kepentingan, misalnya penghapusan undang-undang tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya. Begitu tujuannya tercapai, perjuangan kelompok yang bersangkutan pun berhenti. Sedangkan partai politik berusaha memejukan, mempertahankan atau mewakili spektrum sikap yang lebih luas. Jika tujuan perjuangan kelompok kepentingan bersifat terbatas, maka tujuan perjuangan partai politik lebih luas. Dikatakan lebih luas karena perjuangan partai politik lebih menyangkut kepentingan publik daripada kepentingan kelompok semata. Dari segi dukungan, dukungan terhadap partai politik jelas lebih luas.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat bersifat aktif maupun pasif. Dikatakan aktif, apabila orang-orang yang bersangkutan yang menduduki suatu jabatan tertentu, memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan. Hal-hal ini tidak perlu dilakukan oleh mereka yang berpartisipasi secara pasif. Dalam proses, orang bisa beralih dari partisipan aktif maupun partisipan pasif atau sebaliknya.

3.2. Luasnya Partisipasi Politik

Seberapa jauh orang berpartisipasi politik dalam kehidupan politik? Perlu diperhatikan bahwa tanpa partisipasi politik, kehidupan politik akan mengalami kemacetan. Namun pandangan tentang pentingnya partisipasi politik berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik yang lain.

3.2.1. Masyarakat Primitif

Dalam masyarakat primitif dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dari kegiatan yang lain.

3.2.2. Masyarakat Berkembang

Dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum dari komunikasi partisipasi politik dibatasi oleh berbagai faktor, dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin sangat tinggi, dan yang lainnya mungkin sangat rendah.

3.2.3. Masyarakat Totaliter

Salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan.

Adalah bermanfaat untuk mempertimbangkan partisipasi politik dalam arti hierarkis, akan tetapi harus pula diingat bahwa beberapa tingkatan mungkin tidak terdapat dalam beberapa sistem politik. Tidak semua sistem politik memiliki bentuk pemilihan, beberapa sistem sangat membatasi dan melarang rapat-rapat umum serta demonstrasi, sedangkan yang lainnya melarang pembentukan partai politik dan tipe lain dari organisasi politik atau non-politik dan sebagainya.

3.3. Siapa yang Berpartisipasi ?

Tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di dalam kenyataan hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dalam dalam kehidupan politik. Dan lebih besar jumlah orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan terdapat orang-orang yang menghindari diri dari semua bentuk partisipasi politik atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah. Sehubungan dengan hal ini dikenal istilah-istilah seperti apatisme, sinisme, alienasi, dan anomi.

Apati : masa bodoh

Apatisme politik adalah sikap yang dimiliki seseorang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakatnya.

Orang yang apatis adalah orang yang pasif, yang mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan selalu merasa terancam.

Sinisme : pasif, ketidakaktifan

Sinisme politik adalah sikap yang dimiliki oleh orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Bagi orang-orang sinis bersikap pesimistis lebih realistis daripada optimistis. Orang-orang yang sinis beranggapan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban dari kelompok yang melakukan manipulasi , bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang yang tidak tahu malu.

Alienasi : perasaan keterasingan

Menurut Robert Lane, alienasi adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya menguntungkan penguasa.

Anomi : perasaan kehilangan nilai dan ketidakarahan.

Anomi adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tak termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang yang berperasaan demikian menganggap penguasa bersikap ’’tidak peduli ’’ terhadap tujuan-tujuan hidupnya. Seperti halnya alienasi, anomi adalah perasaan keterpisahan dari masyarakat. Alienasi dan anomi politik pada gilirannya bisa mencetuskan kekerasan politik.

3.4. Mengapa Mereka Berpartisipasi ?

Menurut Frank Lindenfeld bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi.

Sedangkan Milbrath menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain :

  • Sejauh mana orang menerima perangsang politik.

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal.

  • Faktor karakteristik pribadi seseorang.

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

  • Karakteristik sosial seseorang.

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

  • Keadaan politik.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Kebiasaan penggunaan cara pembunuhan dan teror secara luas mungkin berasal dari penerimaan secara ideologis kekerasan sebagai alat politik yang absah. Demikian penerimaan kekerasan secara ideologis adalah karakteristik berbagai kelompok (seperti kaum anarkis Rusia di abad XIX, kaum Bolshevik Lenin, kelompok perlawanan di negara yang diduduki Jerman selama perang dunia II, organisasi E.O.K.A. di Siprus, Mau-Mau di Kenya, atau Vietcong di Vietnam) yang berusaha menggulingkan rezim politik yang berkuasa. Russet dan kawannya membuat suatu indeks kekerasan (walaupun harus dicatat bahwa indeks itu lebih banyak dihubungkan dengan kekerasan sosial pada umumnya daripada kekerasan politik yang eksklusif), berdasarkan jumlah kematian dengan kekerasan per juta penduduk. Mereka menemukan bahwa tingkat kekerasan yang rendah diasosiasikan dengan negara-negara yang memiliki tingkat penhasilan yang tinggi maupun yang rendah, sedang tingkat kekerasan yang tinggi terdapat di negara-negara dalam jajaran penghasilan menengah. Mereka mengasosiasikan kekerasan dengan perkembangan dan mengemukakan bahwa negara yang mengalami perubahan sosial, ekonomi dan politik secara meluas, lebih berkemungkinan mengalamio kekerasan. Rasanya masuk akal untuk mensugestikan seperti dalam hal sosialisasi politik, bahwa konflik pengaruh tradisional dan modernisasi merupakan faktor yang penting, dan bdalam hal partisipasi politik, maka hal sedemikian itu dapat mengambil bentuk kekerasan.

Penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai suatu manifestasi alienasi politik. Jelaslah rasa permusuhan terhadap suatu rezim tertentu atau bahkan terhadap suatu sistem sosial tertentu tidak perlu mengambil satu bentuk kekerasan. Kelompok sosialis di berbagai negara umpamanya telah mengusahakan perubahan fundamental dalam sistem sosial dengan cara menghindari kekerasan. Karena itu alienasi dapat mendorong aneka ragam bentuk partisipasi politik, atau mengakibatkan abstensi (suara blanko) dalam kegiatan kemudian.

Sejak penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai manifestasi dari alienasi politik, adalah menyesatkan untuki mengasosiasikan hal terakhir itu semata-mata dengan ketidakaktifan politik. Selanjutnya juga jelas, bahwa banyak dari mereka yang aktif secara politis pada berbagai tingkat tertentu, bisa bersikap sinis terhadap gejala politik dan bersikap apatis terhadap tipe partisipasi lainnya. Apakah individu yang dilukiskan sebagai apatis, sinis, terasing atau anomis pada hakekatnya mereka tetap merupakan bagian dari sindrom kepuasan-ketidakpuasan? Tentunya juga mungkin, bahwa mereka yang apatis secara politis itu dapat merasa lebih puas daripada tidak puas, akan tetapi hal ini merupakan masalah yang tidak banyak diteliti atau belum diteliti. Seperti telah dikemukakan, bukti yang terdapat mengenai mereka yang sama sekali bersikap apatis mensugestikan bahwa mereka pada taraf yang berbeda-beda, bisa bersifat sinis, terasing atau anomis, tetapi mungkin juga bahwa mereka yang bersifat apatis terhadap tingkat yang lebih tinggi dari partisipasi politik merasa lebih puas daripada tidak puas, kebalikannya terlepas dari mereka yang terasing sedemikian rupa, sehingga mendorongnya untuk menjadi lebih aktif secara politis daripada tidak aktif, maka terdapat fakta yang lebih banyak menghubungkan rasa kepuasan daripada ketidakpuasan dengan bertambahnya partisipasi politik. Frank Lindenfeld menemukan bahwa individu yang status sosialnya rendah, ketidakpuasan finansial berkaitan dengan perasaan alienasi politik dan apati politik, sedangkan yang memiliki kepuasan finansial ternyata lebih terlibat dalam kehidupan politik.

Semakin peka atau terbuka seseorangterhadap perangsang politik lewat kontak pribadi dan organisatoris dan lewat media massa, makin besar kemungkinannya dia turut serta dalam kegiatan politik. Jelas bahwa keterbukaan inio berbeda dari satu orang dengan orang lainnya, dan bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari proses sosialisasi politik. Seseorang yang termasuk dalam suatu keluarga yang sering melakukan diskusi politik, atau menjadi anggota dari suatu organisasi yang mendorong aktivitas politik, akan terdorong pula dalam kegiatan politik. Demikian juga, terbukanya seseorang bagi media massa dapat merangsang dan minatnya dalam soal-soal politik, dan menambah kemungkinan partisipasinya dalam soal-soal itu. Dalam pada itu, individu mempunyai suatu kadar pengontrol atas keterbukaannya terhadap perangsang politik. Dan dapat memilih cara untuk menghindari kontak pribadi dan kontak organisatoris, baik secara umum maupun hanya secara khusus bersifat politik saja. Jadi mereka yang berminat dalam soal-soal politikmungkin menyambut dengan baik kesempatan untuk berpartisispasi dalam proses politik, atau mereka mempunyai rasa kewajiban terbuka yang sifatnya moral ataupun lainnya untuk berbuat demikian.

Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam sesuatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi politiknya meningkat dengan bertambahnya pengetahuan. Kepribadian yang sosiabel (ramah, suka bergaul), dominan dan ekstravert (lebih memikirkan diri orang lain) akan lebih condong melakukan kegiatan politik.

S.M Lipset dalam studinya tidaklah teramat sulit mengemukakan tingkah laku politik individu pada umumnya, dan partisipasi politik pada khususnya. Dengan mempergunakan sederet studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan bagi gerakan-gerakan ekstrimis. Demikian pula studi voting yang mendalam di beberapa negara memberikan bukti yang kuat untuk mendukung satu jajaran luas dari hipotesa-hipotesa. Lebih khusus mengenai asosiasi antara status sosio-ekonomis dengan tingkah laku elektoral yang telah didokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian telah dicurahkan pada individu yang menyimpang dari norma voting kelas. Studi ini mengemukakan, bahwa perilaku politik nseseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial seseorang (seperti status sosio-ekonomis) dan tingkah laku politik adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau kombinasi dari keduanya. Betapapun juga asosiasi ini tidak menyajikan penjelasan, juga tidak meletakkan suatu hubungan sebab-akibat, walaupun asosiasi, katakanlah golongan yang berstatus sosio-ekonomis lebih rendah berasosiasi dengan partai kiri, dan golongan yang berstatus lebih tinggi berasosiasi dengan partai kanan, tidaklah mengherankan juga.

Robert Lane dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi, antara lain :

  1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi,
  2. Sebagai sarana memuaskan kebutuhan penyesuaian sosial,
  3. Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus,
  4. Sebagai sarana memenuhi kebutuhan psikologis tertentu.

Rudolf Herbele mengemukakan adanya empat masalah yang menyulitkan studi mengenai motif yang mendorong tingkah laku sosial dan perilaku politik. Pertama, motif yang sebenarnya sengaja disembunyikan oleh individu, dan si pengamat secara konsekuen disesatkan oleh hal-hal yang tampak sebagai informasi yang cermat. Kedua, motif yang sesungguhnya mungkin tidak jelas bagi individu, dan mungkin dia merasionalisir tindakan sendiri sebelumnya, sesudah atau selama berlangsungnya peristiwa. Ketiga, motif yang sebenarnya mungkin tidak jelas, tidak hanya bagi individu yang tindakannya tengah diselidiki akan tetapi juga bagi orang lain yang btelah dipengaruhi tindakan-tindakannya. Akhirnya, motif itu tanpa kecuali selalu kompleks dan sulit diukur secara cermat.

Kesulitan dalam meneliti motivasi itu tentunya tidak menutup usaha untuk menganalisa kemungkinan adanya beberapa motif yang beraksi. Weber mengemukakan 4 tipe motif :

  1. Yang rasional bernilai, didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
  2. Yang afektual emosional, didasarkan atas kebencian terhadap sesuatu ide, organisasi atau individu.
  3. Yang tradisional, didasarkan atas penerimaan norma, tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial.
  4. Yang rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi.

Pada hakekatnya, terdapat kesamaan dasar antara tipologi motivasi dari Weber dengan fungsi partisipasi politik dari Lane. Jika Weber dan Lane benar, makapartisipasi politik itu ditentuikan oleh sikap-sikap sosial dan sikap-sikap politik individu yang mendasar, yang erat berasosiasi baik dengan karakteristik pribadi dan sosialnya, maupun dengan lingkungan sosial dan lingkungan politik yang membentuk konteks perilaku politiknya. Karena lingkungan sosial dan lingkungan politik ini berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, maka partisipasi politik berbeda-beda dari satu sistem politik dengan sistem politik lainnya.

Individu memperoleh orientasi politik dan pola tingkah-laku politiknya melalui proses sosialisasi politik, dan pengalamannya mengenai gejala sosial dan politik melalui berbagai tingkatan dan tipe partisipasi politik (atau melalui ketidakikutsertaanya dalam partisipasi sedemikian itu), merupakan bagian dari proses sosialisasi yang berkesinambungan, serta merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi partisipasinya di kemudian hari. Selanjutnya, individu itu jelas tidak dihadapkan pada gejala sosial dan politik yang tidak berubah, karena peristiwa tadi mengalami perubahan dalam hal permasalahan personal dan waktu sampai pada keunikan dari suatu peristiwa politik tertentu.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Iklan

Penulis:

Arek Pacitan Asli; Suka Belajar; Suka Membaca; Suka Menulis; Jogging Tiap Selasa, Jumat dan Minggu; Elegan; Ramah; dan Bersahaja

10 tanggapan untuk “PARTISIPASI POLITIK

  1. well,,,untuk tambahan referensi.
    teori budaya politik yang biasa ada di buku – buku yang saya temukan umumnya pembahasannya agak rumit dan klasik.
    thank U

    Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s