Visi, Misi dan Program Kerja Pemerintahan SBY-JK

Hello blogger???

Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai kehidupan kita semua. Amin. Tetap semangat ya walaupun BBM akan naik, dan kita semua pasti berat hati dan menolak kebijakan ini, terlalu susah buat menerima, banyak dampak yang ditimbulkan, ya salah satunya kenaikan harga barang-barang kebutuhan lainnya. Namun kita harus percaya alias yakin bahwa kebijakan pemerintah itu sudah dipikirkan masak-masak dan itu merupakan kebijakan yang terbaik buat kita semua.

Kembali ke topik awal sesuai judul postingan di atas, tak terasa ya sudah 4 tahun negara kita dipimpin oleh Bapak Dr.H Soesilo Bambang Yudhoyono – Drs.H.M.Yusuf Kalla atau lebih populer dengan SBY-JK, banyak suka duka yang dialami negeri ini. Dan sebentar lagi akan berganti kepemimpinan. Akan ada Pemilu 2009. Namun, kita masih kurang familiar dengan visi, misi, dan program kerja mereka masa bakti 2004-2009

Tugas kita adalah mengomentari visi, misi, dan program kerja SBY-JK tersebut. Sudah terealisasi atau belum???

Nah, untuk itulah yuk tanya Pak Google apa yang akan beliau temukan di mesin canggihnya ini.

Ditemukan sebuah berkas di http://www.kpu.go.id/Capres_Cawapres/visimisi4.htm bahwa :

Visi

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi

1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

INDONESIA KE DEPAN DAN PRINSIP-PRINSIP DASARNYA

Kita akan memastikan Indonesia ke depan sebagai Indonesia yang :

1. Berkembang berdasar jiwa, semangat, dan konsensus dasar berdirinya NKRI, terutama Pancasila, Pembukaan UUD 1945, keutuhan NKRI, dan berkembangnya pluralitas/kemajemukan/kebinekaan;
2. Tahan terhadap guncangan perubahan, resesi, dan krisis;
3. Yakin akan keharusan pergaulan internasional; dan
4. Lebih aman dan damai, lebih adil dan demokratis, dan lebih sejahtera.

Perjalanan Indonesia ke depan memastikan diri untuk :

1. Tidak lagi memperdebatkan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, keutuhan NKRI, dan berkembangnya sistem kemasyarakatan yang majemuk; bahkan sebaliknya, memastikan diri menjadikannya sebagai prinsip untuk menjalankan sistem pembangunan, pemerintahan, kenegaraan, serta kehidupan bersama;
2. Menjalankan demokrasi dan memastikan berlangsungnya konsolidasi demokrasi, termasuk mengembalikan kedaulatan pada rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya;
3. Menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan sejalan dengan konsensus dasar tersebut dengan meninjau kembali semua peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara; dan
4. Menjaga dan menghormati hak-hak asasi manusia.

STRATEGI DASAR

1. Menata kembali sistem ketatanegaraan RI berdasarkan jiwa, semangat dan konsensus dasar berdirinya NKRI; yaitu, dengan memastikan bahwa Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan berkembangnya sistem kemasyarakatan yang majemuk menjadi dasar penataan tersebut. Hal ini untuk mengembangkan:

(a) sistem sosial-politik yang berkelanjutan; dan

(b) sistem dan kelembagaan pembangunan, pemerintahan, dan ketatanegaraan yang tahan terhadap berbagai goncangan dan krisis.

2. Membangun Indonesia di segala bidang melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat Indonesia melalui :

(a) penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat;

(b) penciptaan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan; dan

(c) pengembangan kemasyarakatan di berbagai bidang.

AGENDA DAN PROGRAM KERJA

I. Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Aman dan Damai

1. Peningkatan saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat dan terbangunnya masyarakat sipil yang semakin kokoh.

2. Pencegahan dan penanggulangan separatisme.

3. Penegakan hukum dan ketertiban yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

4. Pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, termasuk produksi, penggunaan dan penyebaran narkoba.

5. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme.

6. Peningkatan kemampuan pertahanan negara.

7. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.

II. Keadilan, Hukum, HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Adil dan Demokratis

1. Pembenahan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum.

2. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kroni-isme.

4. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.

5. Pengembangan kebudayaan nasional dan daerah.

6. Pengembangan dan pendalaman desentralisasi dan otonomi daerah.

7. Pengembangan pengakuan hak-hak asasi manusia.

8. Peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan peran perempuan.

9. Pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

III. Ekonomi dan Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera

1. Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja.

2. Penghapusan kemiskinan.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk infrastruktur pertanian, pedesaan, kaitan pedesaan-perkotaan, dan Indonesia Timur.

4. Revitalisasi pertanian dan pedesaan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani.

5. Pengembangan ragam aktivitas ekonomi pedesaan dengan mendorong industrialisasi pedesaan.

6. Pelaksanaan reforma agraria.

7. Pengembangan aktivitas ekonomi kelautan dan kawasan pesisir serta peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan.

8. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha informal.

9. Pengembangan akses petani, nelayan, UMKM, dan usaha informal terhadap sumber permodalan, informasi, serta kepastian dan perlindungan hukum.

10. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, khususnya sektor riil.

11. Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro.

12. Pengelolaan fiskal, termasuk hutang publik, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

13. Pengembangan fiskal yang mendorong tumbuhnya sektor riil, kesempatan kerja, dan hak-hak dasar rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

14. Peningkatan upaya-upaya penyehatan dan penertiban lembaga keuangan dan perbankan.

15. Pengelolaan aset-aset negara secara efisien dan bertanggung jawab.

16. Restrukturisasi dan profesionalisasi usaha-usaha sektor publik melalui debirokratisasi dan depolitisasi.

17. Pengembangan ekonomi pasar yang berdasarkan hukum yang berkeadilan serta praktek ekonomi yang berlaku secara internasional.

18. Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara.

19. Pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan IT yang memiliki daya saing dan responsif terhadap penyerapan tenaga kerja.

20. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas.

21. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik.

22. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, TNI, Polri, dan pensiunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

23. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas.

24. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi rakyat miskin.

25. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga, perempuan, dan anak terutama golongan miskin, penyandang cacat, serta yang tinggal di daerah terpencil dan di daerah konflik.

26. Penghapusan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik dalam berbagai bentuknya.

27. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup.

28. Perbaikan kualitas, proses, dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang menjamin mobilitas barang, jasa, manusia, dan modal serta pelayanan publik.

Visi, Misi dan Program Kerja yang disampaikan di sini merupakan versi ringkas dari buku yang berjudul “Membangun Indonesia Yang Aman, Adil, dan Sejahtera : Visi, Misi, dan Program” yang disusun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan M. Jusuf Kalla (JK). Buku tersebut telah secara resmi dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komitmen dan janji mereka terhadap seluruh rakyat Indonesia. Buku tersebut merupakan dokumen publik yang bisa dibaca oleh semua pihak.